RAPOR DIGITAL

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Untuk kali ini Omalie posting file yang mungkin berguna bagi rekan-rekan guru dalam mengolah hasil nilai ulangan mid semester atau sebagai pengganti Rapor asli yang harus disimpan, agar Rapor tidak rusak.


FREE DOWNLOAD NEW RAPOR

Read More

Aksi Damai dan Doa Bersama Hari Guru Internasional

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

MEDIACENTER - Ketua Pengurus Provinsi PGRI se-Indonesia yang terhormat. Berkali-kali PGRI kirim surat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak menyampaikan  pendapat, usul, saran, dan lain-lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, tetapi smpai saat ini belum ada penyelesaian yang berarti. Beberapa daerah mengusulkan adanya aksi organisasi utk menekan pemerintah dan atau pemerintah daerah agar persoalan guru diselesaikan dengan baik. Untuk itu, menyambut HUT ke-68 PGRI yang bertepatan dengan Hari Guru Internasional, PGRI melakukan AKSI DAMAI DOA BERSAMA tanggal 5-10-2013 mulai pukul 10.00 WIB selama sekitar 10 menit serentak di seluruh Indonesia. Mohon Pengurus PGRI mengkoordinasikannya agar aksi berjalan sukses. Surat resmi sudah dikirim. Selamat berjuang. Salam, Sulistiyo (Ketua Umum PB PGRI)

Read More

Sulistiyo Terpilih Menjadi Pengurus Organisasi Profesi Guru Dunia.

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

MEDIACENTER - Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo terpilih menjadi committee member organisasi guru dunia (EI) wilayah Asia. Pasific Periode. 2013-2017 pada Konferensi Regional ke-7 Education International yang diadakan pada tanggal 18 s.d. 20 Sept 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hasil pemilihan adalah Organisasi Guru India di posisi pertama, kedua Korea Selatan, ketiga Australia, keempat PGRI Indonesia, kelima Fiji, dan terakhir Philippine.
Konferensi dengan tema: "Quality Public Education; Building Asia Pacific's Social and Economic Future" ini dihadiri oleh 400 peserta yang berasal dari 63 organisasi guru dari 34 negara wilayah asia pasific.

Selain pemilihan pengurus, agenda lainnya adalah laporan pengurus periode 2008-2013, laporan perkembangan pendidikan dan kualitas guru di Asia Tengah, Asia Timur, Pacific, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dan sesi workshop.

Read More

Anggaran Tunjangan Guru Rp60,5 Triliun

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

JAKARTA - Alokasi anggaran tunjangan profesi guru tahun depan naik drastis. Yakni, Rp 60,54 triliun. Jumlah itu naik siginifikan dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp 43 triliun.     

Ketika mulai dirancang pada 2010, diperkirakan dana untuk membayar tunjangan profesi guru baru mencapai Rp 60 triliun ketika 2015. Kondisi itu menunjukkan pemerintah mempercepat sertifikasi guru.     

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menetapkan secara pasti jumlah guru yang bakal menerima tunjangan. Mendikbud Mohammad Nuh menyebutkan sejumlah alasan yang membuat tunjangan profesi naik drastis.

Yang utama adalah jumlah guru bersertifikasi yang juga bertambah. Rata-rata setiap tahun Kemendikbud mengeluarkan sertifikat kepada 250 ribu hingga 300 ribu guru. "Penyebab berikutnya adalah kenaikan gaji pokok berkala," katanya.      

Tunjangan profesi untuk guru PNS ditetapkan setara dengan gaji pokok. Ketika ada kenaikan gaji pokok, baik itu karena kenaikan pangkat atau kenaikan berkala yang ditetapkan Presiden, besar tunjangan profesinya juga harus ikut dinaikkan.     

Nuh mengakui pencairan tunjangan profesi masih belum seratus persen lancar. Ada masalah keterlambatan dan nominal yang tidak sesuai. Kasus-kasus itu muncul untuk jenis tunjangan profesi dengan skema transfer ke pemerintah daerah. Skema itu dipakai untuk membayar tunjangan profesi guru PNS.     

Sedangkan untuk tunjangan profesi yang anggarannya dititipkan ke Kemendikbud, Nuh mengklaim pencairannya relatif lancar. "Anggaran yang ada di Kemendikbud pencairannya melalui LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) yang tersebar di provinsi. Ini lebih lancar," katanya. Anggaran tunjangan profesi yang dipegang Kemendikbud adalah untuk guru swasta.     

Nuh berharap kebijakan guru kembali terpusat menguat. Hal itu terkait dengan status kepegawaian, karir, kesejahteraan, dan penempatan. "Apakah keempat-empatnya terpusat atau hanya elemen-elemen tertentu saja, masih digodok," ujar mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu. (wan/ca)

Read More

Jangan Paksa Diri demi Kurikulum 2013

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

BANDUNG, KOMPAS.com — Sekolah atau daerah tidak boleh memaksakan pelaksanaan Kurikulum 2013 secara mandiri tahun ini jika justru membebani murid atau orangtua murid, terutama dalam hal pengadaan buku. Sebelum mandiri, guru perlu dilatih dulu. Buku pun sudah harus tersedia gratis.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai menghadiri grand launching Universitas Telkom, Sabtu (31/8), di Bandung, Jawa Barat. ”Tidak boleh membebani murid. Itu sangat dilarang,” ujarnya.

Sebelum memutuskan melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri, sekolah yang tak termasuk sasaran pelaksana tahun ini diimbau menyiapkan diri secara matang untuk tahun depan. Jika masih ingin melaksanakan mandiri, Nuh menegaskan ada dua syarat utama: guru harus dilatih dan buku tersedia gratis.

”Kalau dua syarat ini tak dapat dipenuhi, jangan dipaksakan. Saya menyambut baik ada niatan ikut melaksanakan kurikulum. Mau saja lumayan,” katanya.

Sebelumnya, saat rapat kerja Implementasi Kurikulum 2013 di SMAN Husni Thamrin Jakarta, Sabtu pagi, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, DKI Jakarta secara resmi telah membatalkan rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 secara mandiri khusus di jenjang SD dan SMP. Untuk SMA, rencana pelaksanaan mandiri tetap berjalan. Kebijakan ini sudah dipublikasikan ke sekolah-sekolah.

Alasan pembatalan, ujar Taufik, semata masalah alokasi anggaran pengadaan buku. Ia khawatir dana bantuan operasional sekolah (BOS) tak mencukupi sehingga dikhawatirkan sekolah memungut biaya dari murid. Dana tak cukup untuk membiayai pelatihan guru dan pengadaan buku. Rencana pengadaan buku secara digital juga tidak efektif karena hanya 50 persen sekolah yang memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik.

”Ini untuk mengantisipasi pungutan yang bisa dilakukan sekolah. Larangan ini tidak berlaku untuk SMA karena BOS untuk SMA lebih besar, Rp 1 juta per tahun,” kata Taufik.

Menurut Nuh, tak masalah jika ada daerah atau sekolah yang kemudian membatalkan kesanggupannya untuk implementasi mandiri. Untuk kasus DKI Jakarta, pemerintah setempat sudah menyatakan tak sanggup karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak mencukupi jika digunakan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku.

”Tidak apa-apa kalau tidak bisa. Yang penting tetap menyiapkan diri untuk penerapan tahun depan, seperti melatih guru. Ini jalan yang dipilih DKI Jakarta. Masih banyak yang bisa jalan mandiri, seperti Kutai, Kalimantan Timur, dan sekolah swasta,” kata Nuh.
Tanggung bersama

Pada tahap pertama tahun ini, pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan bertahap dan terbatas di sekitar 6.400 sekolah. Namun, mulai tahun depan semua sekolah harus menyelenggarakan Kurikulum 2013. Skema pembiayaannya dibahas di DPR.

Ada tiga pilihan skema pembayaran. Pertama, semua biaya didanai Kemdikbud. Kedua, kombinasi anggaran Kemdikbud dengan sebagian dana transfer daerah yang setiap tahun sekitar Rp 10 triliun. Ketiga, memanfaatkan kombinasi pusat, dana alokasi khusus, dan BOS. Atau keempat, memanfaatkan APBD masing-masing daerah.

”Yang jelas, pemerintah pusat tak akan lepas tangan. Pelatihan guru tetap dilakukan pusat. Yang kira-kira bisa dibagi dengan daerah itu bagian pengadaan buku,” kata Nuh. (LUK)

Read More